Hak Cipta Abraham Ferry Rosando Dan Amanda Raissa

Karya Tulis Aspek Hukum Dalam Mitigasi Bencana Di Masyarakat Desa Senepo Kabupaten Ponorogo ini merupakan gabungan antara Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini telah mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan pada 15 Oktober 2019 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas nama Abraham Ferry Rosando, Herry Widhiarto dan Amanda Raissa. Secara garis besar karya ini berisi pemahaman Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor. Potensi tinggi terhadap bencana tersebut pun terjadi di Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, khususnya bencana tanah longsor, dimana Topografi desa Senepo tersebut > 66,65% nya berupa perbukitan dengan kemiringan antara 30 o s/d 85 o. Dengan kemiringan lereng terjal mengakibatkan tanah mudah bergerak, struktur geologi berupa patahan turun dilokasi gerakan tanah, jenis batuan berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempung dan batu pasir, sifat tanah pelapukan bersifat poros/sarang, kurang kompak, jenuh air serta sistem drainase permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor. Bersyukur telah terjadi perubahan positif dalam paradigma sistem penanggulangan bencana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi berlaku sektoral saja tetapi berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat bencana dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, dengan paradigma baru saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat termasuk dalam pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten memberikan rasa aman bagi masyarakat.