20

Nov

Perancangan Peraturan Perundang-undangan Batch 5, Hadirkan Pakar Hukum Tata Negara


SURABAYA – Jimly School of Law and Government (JSLG) kembali menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Batch 5 pada 4–6 Desember 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar hukum nasional yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan ini menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Founder Jimly School of Law and Government, sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan pemikiran hukum tata negara dan legislasi di Indonesia.

Sejumlah narasumber yang turut memberikan materi antara lain Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.; Prof. Dr. Safi'i, S.H., M.H.; Prof. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., C.C.D.; Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., C.M.C.; serta Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teori, prinsip, dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kurikulum yang ditawarkan mencakup Sistem Hukum Nasional, Legal Reasoning dan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kedaulatan, Asas Pembentukan dan Materi Peraturan Perundang-undangan, serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain itu, peserta akan memperoleh pembelajaran mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik, sinkronisasi dan harmonisasi norma peraturan perundang-undangan, hingga simulasi atau praktik penyusunan regulasi.

Materi tersebut memiliki relevansi penting dalam menjawab kebutuhan pembentukan regulasi yang berkualitas. Peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya disusun berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Ketepatan dalam merumuskan norma juga menjadi faktor penting untuk menghindari konflik pengaturan, ketidakjelasan hukum, dan tumpang tindih kewenangan.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum, memahami teknik legislasi, serta menghasilkan rancangan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Program pelatihan ini juga menyediakan fasilitas berupa modul elektronik (e-modul) dan sertifikat pelatihan. Biaya partisipasi ditetapkan sebesar Rp3.000.000, belum termasuk PPh dan PPN.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan bit.ly/jimlyld5. Informasi lebih lanjut tersedia melalui situs resmi www.jimlyschoolsby.com.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Batch 5 menjadi kesempatan bagi akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam pembentukan regulasi untuk memperdalam kompetensi legislasi bersama para pakar di bidangnya.

Pada akhirnya, kualitas suatu negara hukum juga tercermin dari kualitas peraturan yang dibentuknya. Regulasi yang baik bukan sekadar menghasilkan norma tertulis, melainkan menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Membentuk peraturan bukan hanya tentang merangkai pasal, tetapi tentang merancang masa depan hukum dan kehidupan bernegara.

Tags media