Taat Pada Leviathan Dan Tomy Michael

 

Tulisan milik Tomy Michael yang berjudul Taat Pada Leviathan yang dimuat dalam Media Indonesia 11 April 2020. Taat Pada Leviathan

 

Sebetulnya bulan April ini, tempat kerja saya mengadakan studi dialog ke beberapa kantor pemerintahan di Jakarta bersama dengan mahasiswa. Namun melihat kondisi virus corona yang masih belum mereda maka mengatur jadwal dan berdiskusi secara virtual adalah jalan keluarnya. Jadi jika sudah dikeluarkannya Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 maka kita harus mentaatinya. Patut dibedakan antara taat dan tunduk karena perspesi taat seringkali diberikan ancama sanksi dan imbalan yang sesuai. Sementara tunduk cenderung memiliki khawatir untuk mengutarakan pemikiran.

Di dalam berbagai literatur hukum tata negara darurat, pembatasan demikian sebetulnya bagian dari negara yang sifatnya memaksa serta monopoli. Layaknya Leviathan yang diungkapkan Thomas Hobbes maka PSBB ini adalah kekuasaan negara tapi dalam hal positif karena pembatasan terkait kepentingan masyarakat. Dalam praktik pun, hukum tata negara darurat menjadi perdebatan tiada henti karena norma hukum manakah yang berlaku mengingat keadaan darurat pun tidak bisa ditebak walaupun ada pembatasan ilmiah dari Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 seperti peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi hingga pertahanan dan keamanan. Dari pembatasan tersebut sebetulnya siapa saja pasti terkena dampaknya mulai anak sekolah, pekerja hingga penegak hukum. Sebetulnya mentaatinya bisa dilakukan dengan banyak hal seperti memperbanyak kegiatan yang bersifat virtual berupa interaksi langsung berupa pelatihan, masukan dari masyarakat kepada instansi terkait hingga bekerja dari rumah.

Tetapi pilihan bekerja dari rumah tidak bisa dilakukan seluruh masyarakat karena pekerjaan menuntut wajib bekerja secara langsung. Dari sini peran negara dalam memberikan kompensasi langsung yang tidak selalu berupa uang melainkan bisa kebutuhan pokok, akses internet tanpa batas, perlindungan maksimal, fasilitas kesehatan hingga hal yang sekiranya tidak pernah terpikirkan misalnya biaya persalinan gratis, kebutuhan akan vitamin C atau air gratis. Sikap demikian apabila dihitung dari sudut pandang keadilan hukum milik John Rawls “the vail of ignorance” dimana sikap tidak tahu fakta dalam masyarakat (kemampuan, nasib) adalah hal yang baik karena individu yang mengetahui hal umum merupakan cerminan dari keadaan keadilan. Tidak bisa dijadikan perhitungan yang menuntut seluruhnya mendapat bagian.

Jadi negara juga wajib memberikan fakta virus corona secara tepat tanpa unsur politis. Hal yang harus dipahami, sikap pembatasan dari pemerintah bukan ketiadaan hak asasi manusia namun ia wujud dari perlindungan negara terhadap masyarakat. Mentaati PSBB adalah kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan karena dengan demikian pergerakan virus bisa terhenti. Rasanya tidak terbayangkan jika terjadi lockdown seperti negara-negara lainnya, itulah mungkin yang dimaksud leviathan sebenarnya.